Assalamu'alaikum Selamat Datang Di Ranah Pasaman

KUA PPAS PASAMAN 2012 DISEPAKATI

Lubuk Sikaping, Editorial

Pasca proses pembahasan di berbagai tingkat dan mekanisme, terutama di jajaran eksekutif,  DPRD Kabupaten Pasaman  menyepakati KUA-PPAS tahun 2012, pada rapat paripurna DPRD, Kamis ( 9/8).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 58, tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Dimana kepala daerah menyusun rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan PPAS-APBD yang memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program yang akan dilaksanakn untuk setiap urusan.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Pasaman, Daniel Lubis, pada penandatanganan nota Kesepakatan Kebiajakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan APBD Pasaman tahun 2012, di DPRD setampat Kamis (9/8).

Disadari bahwa program dan kegiatan pembangunan yang diakomodir dalam kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS yang disepakati ini akan ditindaklanjuti dengan berbagai agenda pembangunan nantinya.

Dikatakan Daniel pula bahwa, dalam rangka mensiasati keterbatasan potensi dan kemampuan keuangan daerah, maka Pemkab selalu berupaya memperoleh dana dari pemerintah pusat untuk menindaklanjuti program pembangunan dimaksud.

Disisi lain,  mengajak semua pihak untuk melakukan efisiensi anggaran , sehingga dibalik keterbatasan anggaran tersebut, namun semua program yang sudah diagendakan dapat diwujudkan, sebut Daniel. (Mur)

PELETAKAN BATU PERTAMA KANTOR BUPATI PASAMAN

Gubernur Sumatera Barat, Prof. DR. H. Irwan Prayitno, MSc melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kantor Bupati Pasaman yang ditetapkan di lokasi gedung lama Jalan Sudirman Lubuk Sikaping, selasa (31/7) lalu.

“Kalau demi pelayanan masyarakat yang menjadi pertimbangan untuk membangun kantor Bupati pada lokasi yang lama, maka saya sangat mendukung sekali. Karena itu alasan yang sangat tepat”, tegas Gubernur Irwan Prayitno dalam sambutannya.

Hal itu disampaikan Gubernur karena Kantor bupati merupakan pusat pelayanan public yang memang harus dapat dijangkau oleh masyarakat dengan mudah. Sebab inti otonomi daerah itu sendiri adalah peningkatan pelayanan kepada seluruh lapisan warga di wilayah yang bersangkutan.

Sementara itu Bupati Pasaman H Benny Utama, SH MM dalam laporannya menyatakan bahwa pemilihan lokasi kantor bupati pasaman ini telah melalui kajian dengan melibatkan  para tokoh masyarakat dan DPRD kabupaten pasaman, sehingga disimpulkan dengan pertimbangan pertama untuk tetap mempertahankan sejarah pemerintahan kabupaten pasaman yang sejak dipindahkannya ibukota Kabupaten Pasaman dari Talu ke Lubuk Sikaping, kantor bupati tetap pada lokasi yang ada sekarang.

Kedua, penghematan biaya karena tidak lagi memerlukan biaya pembebasan tanah dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung lainnya yang butuh biaya tak sedikit jika dibangun di lokasi lain, padahal kemampuan APBD terbatas.

Tetap berada di jantung kota Lubuk Sikaping memudahkan kelancaran aksesibilitas transportasi bagi masyarakat. Disamping lebih dekat dengan kantor mitra kerja seperti DPRD, Polrees, Kodim, Kejari dan Pengadilan Negeri serta kantor instansi vertical lainnya merupakan pertimbangan lainnya.

Di kesempatan itu, Bupati Benny Utama menyebutkan luas bangunan menempati areal seluas + 8.895 m² dengan kontruksi bangunan bergonjong bertingkat tiga yang akan menampung tempat bertugas Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Staf Ahli Bupati, semua Bagian pada Sekretariat Daerah, Inspektorat, Bappeda, BKD, DPPKA dan Ruang Rapat yang representstif serta dilengkapi ruang parker kendaraan yang memadai.

Pelaksana pembangunan dipercayakan kepada PT Waskita Karya (Perero) dengan nilai kontrak sebesar Rp 31.044.100.000,- melalui anggaran multi year dengan waktu pelaksanaan selama 510 hari kalender.(Mur)

TSR PEMPROV SUMBAR KUNJUNGI MASJID JIHAD AMBACANG ANGGANG LUBUK SIKAPING

Lubuk Sikaping,

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyerahkan bantuan sebesar Rp10 juta kepada pengurus Masjid Jihad Ambacang Anggang Kecamatan Lubuk Sikaping guna meningkatkan sarana ibadah bagi masyarakat setempat.

Bantuan yang tersebut diserahkan Gubernur Sumbar secara simbolis bersama tim safari Ramadhan (TSR)  1433 Hijrah Pemprov Sumbar di Masjid Jihad Ambacang Anggang Lubuk Sikaping, Selasa (31/7).

"Bantuan ini diberikan sebagai salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas ibadah dan ilmu di bidang keagamaan," kata Gebernur.

Ia menyebutkan, selain memberikan bantuan berupa uang Rp 10 juta, Pemprov Sumbar juga menyerahkan 20 buah kitab suci Al Quran dan 9 buah  Al Quran terjemahan.

Selain memberikan bantuan, Gubernur juga memotivasi masyarakat agar dapat meningkatkan rasa saling membahu dan bergotong-royong dalam mengembangkan pembangunan di daerah Pasaman.

Gubernur meminta masyarakat untuk bersama-sama dalam mendukung setiap program yang dicanangkan pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

"Setiap program yang dibuat pada intinya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, kalau tidak ada dukungan dari masyarakat semua niat itu akan sulit untuk terkabul," ujar Gubernur.

Dia mengatakan, pada tahun ini pemprov mengupayakan menyediakan berbagai bantuan untuk dapat dimanfaatkan masyarakat sesuai dengan kebutuhan.

Bantuan tersebut seperti benih ikan, bibit kakao, pelayanan kesehatan dan biaya pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu.

"Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan yang telah disediakan, silahkan diurus dan dimanfaatkan sesuai dengan sasaran. Kami membuka pintu seluas-luasnya untuk semua kalangan masyarakat sumbar," ujar Gubernur.

Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Benny Utama, Sekdakab Syamsurizal, Kadis PSDA Ir. Ali Musri, Kadis Sosial Abdul Gafar, SE.MM, Kabiro Drs. Jefrinal Arifin,MM serta beberapa Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Pasaman. 

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan, yang ada dalam pemikiran pemerintah setiap saat adalah bagaimana rakyatnya sejahtera, tidak ada yang menganggur, produktifitas meningkat secara berkesinambungan. Dan seharusnya APBD pemkab diperbesar untuk program kesejahteraan rakyat dan melakukan berbagai langkah salah satu dengan melakukan perampingan struktur organisasi sesuai kebutuhan daerah.

Selain itu pemerintah juga mencari berbagai program dan kegiatan sebagai upaya pemerintah meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan kebaikan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan pemprov tetap membantu kab/ko dalam menggratiskan masyarakat dalam pelayanan kesehatan termasuk Pemkab Pasaman  yang 2013 masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis  di daerah ini. Saat ini dana jamkesda ini baru terpakai 18 miliar oleh kab/ko maka sisa dikembalikan kepada anggaran APBD Provinsi.

Pendidikan ada dana bos, bantuan pemerintah pusat dan kita telah mendapat penghargaan dari pemerintah pusat sebagai provinsi penyalur dana bos tercepat. Banyak data yang memperlihatkan bahwa bantuan bansos peternakan, perikanan, perkebunan, pemerintah, ada bantuan ternak yang dilalaikan oleh masyrakat dengan menjual ternak bantuan tersebut, maka masyakat itu tetap miskin dan miskin.

Saat ini kita melihat di Pasaman ini berkembang peternakan ikan yang besar dan sukses.  Saat pergi haji banyak usaha tambahan yang membuat masyarakat pergi haji.

Janganlah dibiarkan lahan-lahan di dekat kita kosong, jadi usaha produktif yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan.

Rata-rata petani kita hanyamemiliki 3,5 ha lahan maka dari itu perlu menambahkan kegiatan lain yang lebih menambah penghasilan mereka. Isilah lahan -lahan kosong sebagai rasa syukur kita dalam menikmati rezki Allah SWT dalam meningkatkan kekayaan, untuk membayar zakat, berinfak dan pergi haji. Laksanakan kegiatan dengan sungguh-sungguh agar apa yang kita kerjakan dapat berhasil dengan baik.

Contoh saja anak kita yang juara adalah anak yang berlajar sungguh-sungguh sehingga dia mampu. Apakah yang tidak juara tidak lebih sama namun anak itu malas atau lalai berlajar. Berusaha dengan sungguh-sungguh, pasti akan dapat  jalan keluar dalam mencari kesuksesan dengan baik.(Mur)

PNS  WAJIB KONSUMSI BAREH PASAMAN

Pasaman, Editorial

Kebijakan Bu­pati Pasaman mewajibkan PNS setempat mengonsumsi beras lokal, langkah maju untuk ketahanan pangan daerah. Apresiasi itu disam­paikan Wakil Gubernur Muslim Kasim saat safari Ramadhan ke Kabupaten Pasaman, akhir pekan.

“Kebijakan yang diterapkan Bupati ini, patut dicontoh daerah lain di Sumbar. Sebab terobosan ini sudah sama mengembalikan peran Bulog di masa lalu,” kata Muslim Kasim didampingi Bupati Pasaman Benny Utama. Langkah tersebut, kata mantan Bupati Padang­paria­man dua periode itu, harus didu­kung untuk pengembangan ke de­pan seiring adanya gagasan revita­lisasi peran Bulog.

Program penampungan beras melalui Perusahaan Daerah PT Equtor oleh Pemkab Pasaman, kata Muslim Kasim, bagian dari upaya pensejahteraan masyarakat, khu­susnya petani. Dia mencontohkan suatu negara yang kuat, salah satu­nya dapat dilihat pada ketahanan pangan dalam negerinya, seperti di sejumlah negara Eropa.

“Sementara Indonesia dalam masalah pangan masih dihadapkan pada persoalan impor sejumlah komoditas, mulai dari kedelai, beras, jagung dan bahkan garam. Makanya, kabupaten sentra beras lokal dido­rong melakukan teroboson untuk ketahanan pangan lokal dan punya nilai saing di pasaran,” imbaunya.

Menurut Muslim Kasim, beras pasaman yang sudah dikemas de­ngan kualitas baik itu, diharapkan mampu bersaing di pasaran. Apa­lagi, Pasaman telah mampu mening­katkan produksi beras, bahkan surplus beras sekitar 90 ribu ton atau melebihi lima persen dari target nasional. “Jadi wajar saja Pasaman mendapatkan penghargaan Pre­siden RI baru-baru ini, karena telah ber­konstribusi terhadap target penca­paian surplus beras nasional 10 juta ton pada 2014,” ungkap Wagub.

Benny Utama saat menyambut rombongan tim safari ramadhan menyebutkan, luas areal lahan sawah saat ini sedikitnya 17.000 hektare dengan produksi sabanyak 89.000 ton/tahun atau suplus 6,5 persen pada 2011. Dari luas sawah itu, hanya sekitar 3.000 hektare sawah irigasi dan sisanya tadah hujan, makanya upaya pembenahan irigasi tersier terus dilakukan.(Mur)

PASAMAN, EDITORIAL

Dinas Kesehatan Pasaman terus memperluas akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di daerah yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan.

Salah satunya pembangunan polindes yang diprioritaskan bagi daerah belum mempunyai sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang baik.

Kepala Dinas Kesehatan Pasaman, Desrizal mengatakan tahun ini pemerintah daerah membangun 10 polindes di kecamatan yang belum mempunyai polindes. Diantaranya 3 unit di Kecamatan Mapattunggul Selatan yakni Matundak, Ululayang dan Sopan, 2 unit di Mapattunggul yakni, Kotosawah dan Sei. Belut, 1 unit di Lunggukbatu Bonjol, 1 Unit di Bandar Lawas Duokoto, 1 unit di Mudik Air Kecamatan Panti, 1 unit di Parit Batu, Tigo Nagari dan 1 unit di Gunung Manahan Kecamatan Rao Utara.

“Pembangunan ke-10 polindes itu ber­sumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp1,5 Milyar,” kata Desrizal.

Pemkab terus berusaha membangun sarana pe­la­­yanan kesehatan di seluruh wilayah di Pa­sa­man sebagai salah satu upaya men­de­katkan pe­layanan kesehatan kepada mas­ya­rakat. Da­lam upaya memberikan pelayanan kesehatan ke­­pada masyarakat memang keter­sediaan sa­ra­na dan prasarana kesehatan sangatlah pen­ting.  Sebab, tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, tentunya sangatlah berat bagi pe­me­rin­tah daerah untuk bisa meningkatkan kesejah­teraan masyarakat. Dengan adanya polindes di masing-masing kecamatan itu nantinya diha­rap­kan bisa menjadi rujukan pertama bagi masyarakat yang ingin men­da­patkan pelayanan kesehatan.

Upaya tersebut adalah untuk mendekatkan pe­layanan kesehatan kepada masyarakat yang se­lama ini belum tersentuh oleh tenaga kese­ha­tan. Sehingga dengan begitu masyarakat benar-benar mendapat pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas.

Pembenahan tersebut, tambahnya tentu dengan harapan bahwa program-program yang telah direncanakan oleh Pemkab melalui Dinkes untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal dan berkeadilan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan dapat mem­ba­ngun pencitraan layanan medis yang baik di dae­rah ini. (Mur)