Adri Umar mengacungkan jempol terhadap jajaran Polres Pasaman
Pasaman, makmureffendi.blogspot.com
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasaman, Adri Umar mengacungkan jempol terhadap jajaran Polres setempat yang telah berkali-kali menuai prestasi dalam pemberantasan peredaran berbagai jenis narkotika dan obat terlarang lainnya.
Apakah dalam bentuk peredaran dan pemakai ganja, shabu-shabu serta pil setan dan jenis lainnya di daerah ini. “Dengan demikian saya acungi jempol buat jajaran Polres Pasaman, terutama pak Kapolres,” kata Adri Umar.
Terakhir, Selasa (18/1) lalu, aparat kepolisian daerah ini mengakhiri petualang lelaki Fikri, 25, yang jadi pemakai, pengedar sekaligus sebagai pemilik tiga kilogram daun ganja kering siap paket, katanya.
Menurut Adri, kerja keras aparat tersebut harus didukung sepenuhnya oleh masyarakat daerah ini. Karena, dampak dari peredaran bebas barang haram itu, akan menelan korban anak-anak usia sekolah.
Tentunya, sebelum pengaruh narkoba itu terlalu jauh memakan korban —terutama anak-anak usia sekolah—, juga dituntut peran orangtua dalam mengawasinya, sehingga negerasi muda selaku generasi penerus bangsa tidak ternoda dengan hal buruk itu. Adri menilai, aparat kepolisian Pasaman tidak saja getol dalam membongkar pemakai barang haram, akan tetapi telah berhasil membongkar sindikat peredaran daun ganja kering lintas provinsi.
Dalam menyibak dan mengungkap tabir peredaran, pemakai dan pemilik berbagai jenis narkoba di Pasaman, dewan sangat mendukung, sehingga harapan memberantas peredaran nakoba tersebut betul-betul terwujud, pintanya.
Ketika hal itu dikonfirmasikan kepada Bupati Pasaman H. Benny Utama, SH. MM. menyatakan bersyukur dan menyokong sepenuhnya atas usaha maksimal dari jajaran Polres Pasaman, terutama tim Sat Narkoba yang tidak memberi peluang peredaran dan lalu lalangnya barang haram yang merusak generasi muda maupun siapa saja yang terjerumus kepada pemakainya.
Di sisi lain, LSM Formasi yang disamapaikan Direktur Eksekutifnya Surya Darma mengemukakan tentang mulai merebaknya kembali kegiatan perjudian toto gelap (Togel) di wilayah Pasaman dalam sebulan terakhir. Menurut informasi yang diperoleh dari keterangan warga, bahwa dalang togel ini berasal dari Padang Sidempuan Kabupaten Madina.
Keadaan demikian sangat disayangkan karena hal ini sudah sejak lama kabupaten Pasaman melakukan tindakan pemberantasan maupun upaya represif oleh aparat hukum. Jika ini dibiarkan berkembang kembali, seperti diperoleh informasi dari warga Lubuk Sikaping dan berbagai kecamatan seperti Bonjol, Simpati dan kecamatan- kecamatan lainnya di Kabupaten Pasaman.
Tentu saja hal ini menjadi PR kembali bagi jajaran Polres Pasaman, karena sudah sekian lama hal ini dapat dicegah, namun ternyata entah kenapa kita kembali kecolongan dan meski tidak resmi namun sangat cepat sekali merambah ke berbagai kecamatan. Untuk itu, sekali lagi tugas mulia buat Pak Kapolres mengantisipasi maksiat yang memiskinkan rakyat ini, ujar pemuka LSM Formasi. (ME)
Sudah Saatnya Jajaran Perindagkop/UKM Operasi Pasar
Lb.Sikaping- makmureffendi.blogspot.com
Seiring dengan melambungnya harga beras sejak beberapa hari belakangan, sudah saatnya jajaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Perindagkop/UKM), melakukan operasi pasar (OP). Sebab, kenaikan harga beras belakangan ini cukup mengejutkan konsumen karena naiknya hampir mencapai 50 persen. Jika sebelumnya harga beras Rp9.000/Kg, sekarang sudah Rp14.000/Kg.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Pasaman, H. Sodikin Nursewan, menanggapi keluhan masyarakat akibat melambungnya harga kebutuhan perut itu, sejak beberapa hari belakangan ini.
Menurut Sodikin, tak ada alasan bagi Perindagkop dan UKM untuk tidak melakukan operasi pasar. Karena, melambungnya harga bahan pokok tersebut berdampak pada harga berbagai kebutuhan lainnya.
Dikatakan, sebelumnya harga cabai juga mengalami kenaikan yang cukup tajam, bahkan sempat mencapai Rp60.000/kg, disusul kenaikan harga beras.
Dengan terjadinya kenaikan dua kebutuhan dapur itu, diprediksi bakal disusul kenaikan harga barang-barang lainnya, sesuai pengalaman masa lalu.
Untuk itu, dalam mengantisipasi kenaikan harga serta jeritan konsumen —terutama keluarga kurang mampu— sudah saatnya jajaran Perindagkop dan UKM melakukan operasi pasar di titik tertentu, pintanya.
Menyangkut kebutuhan orang banyak tersebut, tidak ada alasan bagi Perindagkop dan UKM untuk tidak melakukan operasi pasar secepatnya. Sebab, jika hal dibiarkan berlarut, akan berpengaruh pada kenaikan kebutuhan lainnya, sebut Sodikin.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Pasaman, H. Sodikin Nursewan, menanggapi keluhan masyarakat akibat melambungnya harga kebutuhan perut itu, sejak beberapa hari belakangan ini.
Menurut Sodikin, tak ada alasan bagi Perindagkop dan UKM untuk tidak melakukan operasi pasar. Karena, melambungnya harga bahan pokok tersebut berdampak pada harga berbagai kebutuhan lainnya.
Dikatakan, sebelumnya harga cabai juga mengalami kenaikan yang cukup tajam, bahkan sempat mencapai Rp60.000/kg, disusul kenaikan harga beras.
Dengan terjadinya kenaikan dua kebutuhan dapur itu, diprediksi bakal disusul kenaikan harga barang-barang lainnya, sesuai pengalaman masa lalu.
Untuk itu, dalam mengantisipasi kenaikan harga serta jeritan konsumen —terutama keluarga kurang mampu— sudah saatnya jajaran Perindagkop dan UKM melakukan operasi pasar di titik tertentu, pintanya.
Menyangkut kebutuhan orang banyak tersebut, tidak ada alasan bagi Perindagkop dan UKM untuk tidak melakukan operasi pasar secepatnya. Sebab, jika hal dibiarkan berlarut, akan berpengaruh pada kenaikan kebutuhan lainnya, sebut Sodikin.
Bupati Pasaman H. Benny Utama, SH. MM berharap pada Dinas Pertanian dan Holtikultura agar mengawasi kinerja Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di tiap kecamatan agar betul-betul langsung membimbing masyarakat petani dan memfasilitasi penyediaan suplai bibit varietas unggul, pupuk dan obat-obatan serta racun hama dan gulma.
Hal itu dikatakan saat dikonfirmasi Harian Bersama Rakyat Merdeka Kamis (20/1) sehubungan dengan terjadinya gagal panen dalam beberapa musim belakangan ini di Kabupaten Pasaman. Selain serangan hama, kualitas bibit yang buruk dan penyediaan pupuk serta obat-obatan yang tidak memadai, serta seringnya terjadi banjir kiriman dari hulu sungai yang melanda areal sawah rakyat di beberapa lokasi, akibatnya sangat berpengaruh pada ketersediaan pangan sehingga harga drastis melambung yang mencapai kenaikan diatas 50%.
Untuk itu, Bupati menekankan kepada para petani untuk kembali melakukan musim tanam serentak dan pemeliharaan saluran irigasi yang baik, karena selama ini telah berkurangnya kesadaran akan hal tersebut. Sehingga masyarakat petani sendiri yang mengalami kerugian hasil panen yang menurun dari kualitas maupun kuantitasnya. Selain akan membantu mengurangi serangan hama, juga akan membantu dalam pengendalian harga pangan di pasar.
Pembangunan kantor DPRD Bukittinggi terancam gagal
Bukit Tinggi, makmureffendi.blogspot.com
Pembangunan kantor DP RD Bukittinggi di Manggis Gantiang, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan di 2011 ini terancam gagal.Pasalnya, sertifikat tanah masih atas nama pemilik tanah warga pasukuan Guci Ateh Tabiang Garegeh.“DPRD telah meminta Pem ko untuk menyelesaikan persoalan sertifikat tanah itu. Semuanya merupakan kelalaian dari Pemko,” kata Wakil Ketua DPRD, Darwin di Bukittinggi, Senin (17/1). Kata Darwin, DPRD telah menyetujui dana pambangunan kantor DPRD yang dimasukkan ke dalam APBD 2011.“Dana pembangunan kantor DPRD di daerah Manggis Gantian itu telah disahkan sekitar Rp1.4 miliar di 2011,” ucapnya yang diwartakan antara-sumbar.
Sebelumnya, anak Nagari Pasukuan Guci, H. Erman. Z, telah memasukan surat ke sejumlah instansi pemerintahan termasuk Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono (SBY) memuat agar pembangunan jangan dilaksanakan. Hal itu dilakukan karena menilai secara fakta yuridis, tanah tempat dibangunnya gedung DPRD Bukittinggi masih dalam proses hukum dari Pengadilan Negeri (PN) Bukittinggi.
dituturkannya, surat yang dikirim tertanggal 28 Oktober 2010 di dalamnya membuat fakta-fakta tersangkut hukumnya pembelian tanah untuk pembangunan gedung DPRD dari pasukuan guci telah menerangkan proses pembelian tanah terjadi karena adanya penipuan.
Penipuan pembelian tanah, menurut Erman. Z, terbukti dengan ditetapkannya tujuh orang penjabat Pemko Bukittinggi Yasmen, Wasdinata, Asma Hadi, Unggul, Anderman, Ermansyah, Darma Putra tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bukittinggi. Meski dalam amar putusan PN pada persidangan memvonis bebas enam terdakwa. Namun, menurut H. Erman, Z, kasus pembelian tanah kaumnya itu, satu orang dari tersangka Unggul (sebelumnya sakit sehingga baru disidangkan) masih dalam proses PN.
Disamping itu, vonis bebas enam terdakwa oleh PN Bukittinggi di mana pihak Kejari Bukittinggi mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) sampai detik ini putusan hukum tetap enam penjabat pemko Bukittinggi dari MA belum ada/wilayah hukumnya masih abu-abu.
Proses hukum tujuh terdakwa berawal dari rencana pemerintah daerah Bukittinggi memindahkan kantor DPRD di Jalan Agus Salim, yang dinilai tidak lagi representatif.
Setelah melalui proses penganggaran, Pemkot membentuk panitia pengadaannya yang kemudian menemukan lokasi yang dinilai cocok di Kelurahan Manggih Gantiang seluas 2.764 M2.
Dalam proses ganti rugi tanah, kuasa pemilik tanah yakni kaum suku Guci di kelurahan itu, MG Mursal St Pangeran mengaku hanya menerima uang sebesar Rp 125 ribu/M2, sedangkan dari pembukuan diganti sebesar Rp225 ribu per meter persegi.
Dalam kasus itu para terdakwa menjabat diduga melakukan mark-up pembelian tanah untuk lokasi pembangunan kantor DPRD senilai Rp9 miliar yang bersumber dari APBD 2007.
Bupati Agam gerah atas pemotongan dana bantuan gempa
Agam, makmureffendi.blogspot.com
Bupati Agam, H.Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah merasa gerah atas tindakan oknum petugas atau masyarakat yang dengan sengaja melakukan pemotongan dana bantuan gempa.
Padahal, mereka hanya ditugaskan melakukan pendataan dan pencairan dana bantuan gempa 30 September 2009, bukan malah menyusahkan masyarakat menjadi korban pada bencana gempa tahun lalu.
‘’Kita sudah memerintahkan seluruh SKPD terkait dengan pendataan dan pengelolaan dana bantuan gempa untuk melaksanakan rapat sesegeranya,’’ kata Indra Catri kepada Singgalang, Senin (17/1).
Mengingat permasalahan pemotongan bantuan itu sangat krusial dan harus disikapi secepatnya, bupati menegaskan agar petugas yang terlanjur telah melakukan pemotongan bantuan agar mengembalikan kembali kepada korban tersebut.
Sebab, apapun alasan yang dilakukan oleh petugas atau masyarakat yang ditunjuk untuk itu, tidak dibenarkan menyimpang dari aturan yang ditetapkan sebelumnya.
Bagi mereka yang merasa telah melakukan penyalahgunaan amanah yang diberikan selama ini agar kembali insyaf dan kembali menyadari diri dengan mengembalikan hak warga korban gempa.
Sehubungan dengan hal itu, SKPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan Bencana (BPBD), Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK), Koordinator Manajemen Kabupaten (KMK), Dinas Kominfo dan 6 camat yang daerahnya terkena bencana (Lubuk Basung, Tanjung Raya, Ampek Nagari, Palembayan, Malalak, Tanjung Mutiara) telah melakukan rapat kilat. Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten II Setdakab Agam H.Junaidi Dt. Gampo Alam NH.
Kadis Kominfo Agam Eryanson menjelaskan, ada beberapa butir sikap dan kebijakan yang mesti dituntaskan dalam waktu dekat oleh semua pihak terkait.
Diantara hasil pertemuan bersama itu adalah menegaskan kepada petugas yang memotong bantuan agar mengembalikannya kembali kepada pihak yang dipotong dananya. Diminta kepada fasilitator agar mendampingi Kelompok Masyarakat (Pokmas) di lapangan dan melaksanakan tugas sesuai petunjuk teknis (Juknis).
Khusus bagi masyarakat yang merasa dirugikan dengan tindakan petugas yang di luar Juknis agar melaporkan penyimpangan itu kepada pihak kecamatan. ‘’Direncanakan, minggu depan akan dilakukan evaluasi menyeluruh atas penyimpangan yang terjadi di setiap kecamatan,’’ kata Eryanson.
KMK Agam Zulfajri menyikapi dengan baik kebijakan yang telah dilakukan beberapa SKPD terkait dan pihaknya kembali menegaskan kepada fasilitator agar tidak memotong uang Pokmas dengan dalih atau alasan apapun.
Padahal, mereka hanya ditugaskan melakukan pendataan dan pencairan dana bantuan gempa 30 September 2009, bukan malah menyusahkan masyarakat menjadi korban pada bencana gempa tahun lalu.
‘’Kita sudah memerintahkan seluruh SKPD terkait dengan pendataan dan pengelolaan dana bantuan gempa untuk melaksanakan rapat sesegeranya,’’ kata Indra Catri kepada Singgalang, Senin (17/1).
Mengingat permasalahan pemotongan bantuan itu sangat krusial dan harus disikapi secepatnya, bupati menegaskan agar petugas yang terlanjur telah melakukan pemotongan bantuan agar mengembalikan kembali kepada korban tersebut.
Sebab, apapun alasan yang dilakukan oleh petugas atau masyarakat yang ditunjuk untuk itu, tidak dibenarkan menyimpang dari aturan yang ditetapkan sebelumnya.
Bagi mereka yang merasa telah melakukan penyalahgunaan amanah yang diberikan selama ini agar kembali insyaf dan kembali menyadari diri dengan mengembalikan hak warga korban gempa.
Sehubungan dengan hal itu, SKPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan Bencana (BPBD), Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK), Koordinator Manajemen Kabupaten (KMK), Dinas Kominfo dan 6 camat yang daerahnya terkena bencana (Lubuk Basung, Tanjung Raya, Ampek Nagari, Palembayan, Malalak, Tanjung Mutiara) telah melakukan rapat kilat. Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten II Setdakab Agam H.Junaidi Dt. Gampo Alam NH.
Kadis Kominfo Agam Eryanson menjelaskan, ada beberapa butir sikap dan kebijakan yang mesti dituntaskan dalam waktu dekat oleh semua pihak terkait.
Diantara hasil pertemuan bersama itu adalah menegaskan kepada petugas yang memotong bantuan agar mengembalikannya kembali kepada pihak yang dipotong dananya. Diminta kepada fasilitator agar mendampingi Kelompok Masyarakat (Pokmas) di lapangan dan melaksanakan tugas sesuai petunjuk teknis (Juknis).
Khusus bagi masyarakat yang merasa dirugikan dengan tindakan petugas yang di luar Juknis agar melaporkan penyimpangan itu kepada pihak kecamatan. ‘’Direncanakan, minggu depan akan dilakukan evaluasi menyeluruh atas penyimpangan yang terjadi di setiap kecamatan,’’ kata Eryanson.
KMK Agam Zulfajri menyikapi dengan baik kebijakan yang telah dilakukan beberapa SKPD terkait dan pihaknya kembali menegaskan kepada fasilitator agar tidak memotong uang Pokmas dengan dalih atau alasan apapun.
DPRD Kabupaten Agam sahkan Ranperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Lubuk Basung, makmureffendi.blogspot.com
DPRD Kabupaten Agam mensahkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kabupaten Agam tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Ini merupakan Ranperda pertama yang akan ditetapkan DPRD Kabupaten Agam pada tahun ini. Ranperda tersebut dianta-ranya memuat hak setiap penduduk terkait penyeleng-garaan administrasi pen-duduk, di antaranya berhak memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlindungan atas data pribadi.
Selain itu, penduduk juga berhak memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesa-lahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.Di sisi lain, warga juga berkewajiban melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang di-alaminya kepada instansi pelaksana. Hal itu harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan.
Pada Ranperda tersebut juga diatur tentang pencatatan kelahiran anak. Setiap kelahiran di wilayah Kabupaten Agam wajib dilaporkan paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Sedangkan jika kelahiran terjadi di luar wilayah Kabupaten Agam maka harus dilaporkan ke instansi pelaksana paling lambat 30 hari semenjak penduduk yang bersang-kutan kembali ke Kabupaten Agam.Sedangkan pencatatan kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tua-nya, didasarkan pada lapo-ran orang yang menemu-kannya dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.
‘’Memang DPRD Kabupaten Agam merencanakan akan mensahkan Ranperda tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan Senin (17/1),’’ terang Kabag Pubikasi dan Dokumentasi Sekretariat DPRD Kabupaten Agam, Azwar, didampingi Kasi Publikasi, Syafrianto ketika ditemui wartawan.
Raperda pajak menyusul
Pada kesempatan yang sama Azwar juga menyatakan dalam beberapa waktu ke depan DPRD Kabupaten Agam juga berencana segera menetapkan Ranperda ten-tang pajak daerah. Beberapa tahapan seperti pandangan umum fraksi dan rapat ga-bungan fraksi telah selesai dilaksanakan.
‘’Saat ini anggota DPRD sedang melakukan penda-laman dengan melakukan dengar pendapat dengan stakeholder terkait serta walinagari. Prioritas penda-laman terutama terkait de-ngan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,’’ kata Azwar.
Tim Kemanusiaan AS Di Kedutaan AS Tawarkan Untuk Pasaman Pendirian Posko Darurat Penanggulangan Bencana
Pasaman, makmureffendi.blogspot.com
Amerika Serikat (AS) peduli dengan beberapa bencana alam di Kabupaten Pasaman. Kepedulian dibuktikan dengan kedatangan tiga utusan Kedubes AS di Jakarta. Kedatangan tiga utusan itu, Rabu (12/1) yang disambut Bupati Pasaman, H. Benny Utama, SH. MM. Kunjungan bertujuan untuk berbagi kepedulian dalam penanganan korban bencana di masa datang. Menurut Ketua Tim kemanusiaan AS, Nanolito Woodard misi kemanusian AS berpandangan, tiap kali ada bencana, penanganan dan pendistribusian bantuan belum maksimal. Akibatnya, sasaran penerima tidak tercapai. Hal itu akibatkan pengelolaan asal jadi dan ingin cepat selesai. “Padahal korban sangat membutuhkan bantuan,” katanya.
Woodard mengusulkan, diperlukan posko darurat penanggulangan bencana di daerah, sehingga para korban tidak terabaikan. Pendistribusian bantuan perlu terorganaisir.
Bupati Pasaman, H. Benny Utama, SH. MM.menyambut baik misi kemanusiaan yang ditawarkan kedutaan AS untuk Pasaman dalam pendirian posko darurat penanggulangan bencana. “Menurut rencana kita dirikan di Kecamaan Panti,Menyangkut personil, akan dibekali dengan penguasaan ilmu penanggulangan bencana serta sistem pendistribusian bantuan. “Kita juga membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam waktu dekat,” ujar Benny Utama.
Di Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman Masih Saja Terjadi Aktifitas Illegal Logging
Tigo Nagari, makmureffendi.blogspot.com
Di Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut masih saja terjadi aktifitas illegal logging tanpa mengindahkan dampak yang akan timbul akibat perbuatannya itu seperti bencana banjir dan longsor, bahkan terkesan pelaku luput dari pengawasan pihak terkait atau ada “main mata” dengan pihak tertentu.
Keprihatinan terhadap peredaran kayu illegal yang terjadi di Jorong Tunggang Kenagarian Binjai, Kecamatan Tigo Nagari.Sahuyarin warga Tigo Nagari kepada wartawan di Lubuk Sikaping, Kamis (13/1) mengatakan Sahuyarin mengungkapkankesaksiannya bahwa sekitar tiga mobil truk membawa kayu illegal berbagai jenis dalam seminggu lancar-lancar saja melalui jalur Padang Sawah yang dengan tujuan luar daerah tanpa ada pengawasan dari aparat terkait diduga tentu ada permainan dengan oknum aparat. Menurutnya, kalaulah para pelaku illegal logging tersebut memiliki dokumen berupa SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) inilah yang menjadi pertanyaan karena ini adalah kawasan hutan lindung kenapa bisa dikeluarkan dokumennya, ada apa dengan pihak yang terkait seperti Dinas Kehutanan,” ujar Sahuyarin.
Sekaitan dengan maraknya illegal logging tersebut Ketua Komisi B DPRD Pasaman H. Erianto, Jumat (14/1) yang juga Ketua DPD Hanura Kabupaten Pasaman diruang kerjanya mengatakan, aparat terkait harus mencegah dan mengusut serta memproses hingga tuntas kayu ilegal tersebut karena ini bisa menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat seperti bencana banjir dan bencana longsor, ujarnya.
“Kalau ada aparat yang melindungi atau membeking illegal logging ini, maka aparat itu harus ditindak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bahkan kalau perlu dipecat agar memberikan efek jera,” tegas H. Erianto.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Pasaman M. Nasir, SH., yang ditemui dikantornya tidak dapat dihubungi untuk kepentingan konfirmasi, Bapak Kadis lagi keluar, ujar stafnya.
Dua Dokter Spesialis PNS kabur dari tempat tugasnya di RSUD Lubuk Sikaping.
Lb.Sikaping- makmureffendi.blogspot.com
Dua Dokter Spesialis berstatus PNS di Pemkab Pasaman kabur dari tempat tugasnya di RSUD Lubuk Sikaping. Hal itu menyebabkan layanan medis terganggu dan masyarakat menjadi korban akibat tidak mendapatkan pelayanan medis yang seharusnya.
Sehubungan dengan kaburnya Dokter Spesialis dari RSUD Lubuk Sikaping itu, pelayanan medis diinstalasi layanan kesehatan itu makin menurun dan keluhan yang paling dominan adalah pada saat masuknya pasien melahirkan ke Rumah Sakit tersebut, terhitung sejak dua bulan belakangan ini, mayoritas pasien melahirkan terpaksa dirujuk ke RSUD di Bukittinggi.
Dua bulan belakangan ini, hampir tiap hari Ambulance RSUD Lubuk Sikaping meraung menuju Bukittinggi. Aktifitas mobil Ambulance tersebut kian meningkat seiring dengan makin banyaknya pasien RSUD Lubuk Sikaping yang tidak mampu dilayani di RS dimaksud dan terpaksa dirujuk ke RS lainnya.
Informasi yang dihimpun Koran ini dari sejumlah warga masyarakat dan keluarga pasien menyebutkan, sejak beberapa bulan belakangan ini, pasien melahirkan lebih banyak dirujuk ke RS di Bukittinggi. Hal itu kabarnya disebabkan tidak adanya dokter spesialis kandungan di RSUD Lubuk Sikaping yang bertugas. Tanpa sebab yang jelas, Dokter yang bersangkutan meninggalkan tugas sejak akhir bulan November 2010 hingga saat ini.
Sementara itu berdasarkan informasi yang dihmpun wartawan, hak-hak dokter tersebut berupa gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya yang berjumlah Belasan Juta Rupiah setiap bulan tetap dipenuhi oleh pihak Rumah Sakit, sedangkan Dokter tersebut tidak menjalankan kewajibannya ada apa sebenarnya pengelolaan di RSUD Lubuk Sikaping ini?
Sekretaris RSUD Lubuk Sikaping Amdarisman, SH. SKm. M.Kes., yang dikonfirmasi tak membantah hal tersebut. Diakuinya, dua orang tenaga Dokter Spesialis RSUD Lubuk Sikaping yang nota bene adalah pasangan suami istri meninggalkan tugas terhitung sejak akhir bulan November tahun lalu.
Dikatakan, Tenaga medis yang kabur tersebut adalah dr. Yandi Jayaprana, S.Pog., (spesialis kandungan) dan istrinya drg. Salmi (Dokter Gigi), penyebab yang bersangkutan meninggalkan tugasnya hingga saat ini belum diketahui, “Kita sudah lakukan proses pemanggilan melalui surat dan juga sudah berkoordinasi dengan BKD Pasaman, bahkan saat ini surat panggilan kedua sudah kita layangkan,” jelas Amdarisman.
Lagi-Lagi, Petugas Polres Pasaman Barat Berhasil Mengamankan Barang Bukti Seberat 1 Ons Daun Ganja Kering.
Simpang Ampek, makmureffendi.blogspot.com
Dengan maraknya peredaran Narkotika di Kabupaten Pasaman Barat khususnya Daun ganja, Polres Pasaman Barat dengan Unit Reskrimnya berhasil mengamankan seorang yang diketahui sebagai pengedar daun ganja di Dekat RSUD Jambak Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, pada hari minggu (9/8) sekira pukul 21.00 Wib. Dari tangan tersangka yang berinisal PS (19) tersebut petugas Polres Pasaman Barat berhasil mengamankan barang bukti seberat 1 ons daun ganja kering.
Untuk melancarkan operasi tersebut, Unit Reskrim Polres Pasaman Barat menyamar sebagai pembeli dan bertransaksi dengan tersangka. Tersangka yang tidak curiga, bersedia menjual barang haram tersebut di dekat RSUD Jambak Kecamatan Luhak Nan Duo Pasaman Barat. Saat barang haram tersebut diserahkan, petugas Polres Pasaman Barat lansung mengamankan tersangka.
Guna pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut, tersangka diamanankan di Polres Pasaman Barat.
Untuk melancarkan operasi tersebut, Unit Reskrim Polres Pasaman Barat menyamar sebagai pembeli dan bertransaksi dengan tersangka. Tersangka yang tidak curiga, bersedia menjual barang haram tersebut di dekat RSUD Jambak Kecamatan Luhak Nan Duo Pasaman Barat. Saat barang haram tersebut diserahkan, petugas Polres Pasaman Barat lansung mengamankan tersangka.
Guna pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut, tersangka diamanankan di Polres Pasaman Barat.
Bukittinggi belum didukung penanganan lalulintas dan parkir secara profesional.
Bukittingi, makmureffendi.blogspot.com
Bukittinggi memang kota wisata. Indah, sejuk dan aman. Tetapi, prediket itu belum didukung penanganan lalulintas dan parkir secara profesional. Bila libur atau hari besar, semrawutan sangat mengganggu kenyamanan.
“ Memang luar biasa. Tapi, soal parkir di Bukittinggi, sangat tidak bagus,” ujar Kurniadi, pengunjung dari Palembang, Sumsel. Selama sepekan di Koto Rang Agam itu, Kusnadi memiliki dua kesan. Pertama : kota tua itu sungguh menawan. Keramahtamahan masyarakat juga luar biasa. Kedua : kemacetan lalulintas dan keburukan penanganan parkir, juga luar biasa.
Sorotan bersipat konstruktif wisatawan nusantara dari bhumi Sriwijaya itu, sulit dibantah siapa pun. Bahkan, tarif parkir di kota yang luas wilayah administratif 25, 24 km2 itu, dikenal paling mahal di Indonesia. Sebab, pada hari tertentu, tarif parkir roda dua minimal Rp.3.000,- dan mobil minimal Rp.5.000,- Tarif liar, tentunya. Tarif resmi, motor Rp.2.000 ( Juga mahal di Sumbar ) dan roda empat Rp.3.000,-
Kesemrawutan terlihat di Auakuniang. Di depan gerbang terminal, kemacetan lalulintas terjadi tiap hari. Di prapatan depan Simpang Raya, ketidakteraturan makin terlihat dengan mangkalnya bus, oplet, angkot dan travel.
Di Pasar Bawah juga demikian. Termasuk di Pasa Banto. Tetapi, yang paling menyolok di kawasan Pasar Ateh. Bahkan, parkir di depan Mesjid Raya atau Gloria dan Pasa Ateh sangat tidak menentu. Kondisinya semakin tidak menentu dengan penataan K-5 yang tidak jelas.
Bagi Bukittinggi, badan jalan untuk parkir, bukan sesuatu yang baru. Sudah terjadi sejak tempo doeloe. Alasannya, kota kecil itu tidak memiliki lahan untuk dijadikan areal parkir. Tapi, hakikatnya, Pemko tidak memiliki perencanaan yang tertuang dalam Renstra ( Rencana Strategis ) soal perhubungan dan perparkiran. Dulu ada keinginan membangun areral perparkiran di bekas kompleks LP. Tetapi belum ada tanda-tanda direalisasikan.
Karena ketidakteraturan parkir di Pasa Ateh, juga muncul saling merebut tampek manggaleh di kalangan penggalas K-5. Ini, khususnya di depan Pasa Ateh, terutama setelah taman Jam Gadang direnovasi. Bayangkan, penggalas menggelar dagangan di badan di trotoar dan badan jalan.
Semrawutannya lalulintas, perparkiran dan buruknya penanganan penggalas modal kecil ( K-5 ), membuat Bukittinggi menjadi kota yang banyak disorot. Dipuji dan dikeluhkan. Jika problematika pelik itu tidak segera ditangani, niscaya wisatawan akan berpikir seribu kali untuk datang. Dan itu bukan mustahil dialami oleh Kota bersejarah ini.
Produksi Kakao Kabupaten Pasaman Dikenakan Autentic Detention Atau Discount Harga Sehingga Harganya Rendah Dari Kakao Negara Lain.
Pasaman, makmureffendi.blogspot.com
Kabupaten Pasaman sebagai kabupaten penghasil coklat terbesar di Sumatera Barat, kian hari semakin bergerak maju. Saat ini, produksi kakao yang semua masih bertumpu pada perkebunan rakyat, sudah mencapai 8.039,28 ton diareal seluas 9,311 hektar.
Perkembangan are
al dan dan produksi kakao yang cukup pesat, perlu didukung kesiapan sarana dan prasarana serta metoda pasca panen yang cocok buat petani. Agar mereka mampu menghasilkan biji kakao dengan mutu seperti yang dipersyaratkan SNI ( Standar Nasional Indonesia).
al dan dan produksi kakao yang cukup pesat, perlu didukung kesiapan sarana dan prasarana serta metoda pasca panen yang cocok buat petani. Agar mereka mampu menghasilkan biji kakao dengan mutu seperti yang dipersyaratkan SNI ( Standar Nasional Indonesia).Hingga kini, petani menjual kakao dalam mutu beragam. Tidak difermintasi dengan sempurna. Kandungan kadar air masih tinggi (kurang kering). Ukuran biji tidak seragam, kadar kulit tinggi, keasaman tinggi, cita rasa sangat beragam dan tidak konsisten. Itulah sebagai gambaran petani kakao di daerah
Selain itu terdapat infestasi serangga, biji berjamur dan bercampur dengan kotoran atau benda-benda asing lainnya. Akibatnya di negara tujuan ekspor kakao Indonesia, terutama Amerika Serikat, dikenakan autentic detention atau discount harga sehingga harganya lebih rendah dari kakao negara lain.
Rendahnya keilmuan petani dalam pengolahan kakao menyebabkan beragamnya mutu kakao yang dihasilkan merupakan faktor minimnya sarana dan prasarana penanganan pasca panen. Juga lemahnya pengawasan mutu serta penerapan teknologi pada semua tahapan proses pasca panen kakao rakyat yang tidak berorientasi pada mutu. Ini menunjukkan bahwa perlakuan pasca panen belum di terapkan dengan benar dan baik.
Banyak faktor yan menyebabkan hal ini, salah satunya belum dikuasainya teknologi pasca panen. Maka disiap-kan panduan bagi petani dan pedagang pengumpul dalam menerapkan perlakuan pasca panen yang baik dan benar dalam bentuk SPO ( Standar Prosedur Operasional ) yang mengacu pada prinsip-prinsip GHP ( Good handling Practices ) untuk menghasilkan biji kakao yang bermutu.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Agam Sektor Pertanian Mencapai 43,5 Persen.
Agam, makmureffendi.blogspot.com
Bupati Agam, Indra Catri, mengatakan, pada tahun 2011 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian mencapai 43,5 persen."Angka ini menunjukkan bahwa mata pencarian utama masyarakat kita adalah di sektor pertanian," kata Indra Catri, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Agam 2011-2015, di Aula Utama DPRD Kabupaten Agam, Kamis (13/1).
Ia mengatakan, untuk menindaklanjuti ini, diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat sehingga sektor pertanian ini dapat meningkatkan kontribusi terhadap sektor-sektor lainnya terutama meningkatkan pendapatan masyarakat.
Selain itu, juga ada tiga kunci keberhasilan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, yakni, meningkatkan produksi dan produktivitas petani, menjaga keamanan produksi, lebih banyak berproduksi dan kurangi pengeluaran.
Sejalan dengan kondisi tersebut, kata dia, semua aparatur pemerintah harus menuju aparatur peduli terhadap petani sehingga dunia pertanian di Kabupaten Agam akan berkembang dengan baik dan menghasilkan PAD terbanyak.
Dia menambahkan, permasalahan kemiskinan dan kesempatan kerja merupakan permasalahan yang perlu ditangani karena terdapat sekitar 18.000 KK yang memerlukan penanganan serta lebih sekitar 5.000 usia produktif yang belum memiliki pekerjaan.
Untuk mengatasi ini, pihaknya akan berupaya untuk melibatkan para perantau yang sukses di luar untuk membuka lapang pekerjaan, sehingga pembangunan berjalan dengan baik.
"Sumber Daya Manusia yang potensial adalah modal utama Kabupaten Agam dalam menggerakkan Pembangunan, termasuk di antaranya sumber daya perantau yang memiliki perhatian yang besar terhadap pembangunan kampung halaman," tegasnya.
Ia mengatakan, untuk menindaklanjuti ini, diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat sehingga sektor pertanian ini dapat meningkatkan kontribusi terhadap sektor-sektor lainnya terutama meningkatkan pendapatan masyarakat.
Selain itu, juga ada tiga kunci keberhasilan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, yakni, meningkatkan produksi dan produktivitas petani, menjaga keamanan produksi, lebih banyak berproduksi dan kurangi pengeluaran.
Sejalan dengan kondisi tersebut, kata dia, semua aparatur pemerintah harus menuju aparatur peduli terhadap petani sehingga dunia pertanian di Kabupaten Agam akan berkembang dengan baik dan menghasilkan PAD terbanyak.
Dia menambahkan, permasalahan kemiskinan dan kesempatan kerja merupakan permasalahan yang perlu ditangani karena terdapat sekitar 18.000 KK yang memerlukan penanganan serta lebih sekitar 5.000 usia produktif yang belum memiliki pekerjaan.
Untuk mengatasi ini, pihaknya akan berupaya untuk melibatkan para perantau yang sukses di luar untuk membuka lapang pekerjaan, sehingga pembangunan berjalan dengan baik.
"Sumber Daya Manusia yang potensial adalah modal utama Kabupaten Agam dalam menggerakkan Pembangunan, termasuk di antaranya sumber daya perantau yang memiliki perhatian yang besar terhadap pembangunan kampung halaman," tegasnya.
Hadi Suryadi, menjadi Dirut PDAM Kabupaten Agam
Lubuk Basung, makmureffendi.blogspot.com
Bupati Agam, Indra Catri melantik Hadi Suryadi menjadi Direktur Utama Perusahaan Air Minum Daerah Tirta Antokan di aula utama Kantor Bupati, setempat Senin (17/1).Sebelumnya, jabatan tersebut dipegang oleh Sekda Kabupaten Agam Syafirman semenjak berakhirnya masa jabatan direktur yang lama Hery Wahyudi, pada 28 September 2010.
Menurut Bupati, penempatan direktur ini melalui mekanisme yang mengacu kepada Permendagri No 2 Tahun 2007, tentang organ kepegawaian perusahaan air minum.Dia menambahkan, dari hasil seleksi Badan Pertimbangan Jabatan, dan Kepangkatan (Baperjakat) maka Sekretaris Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, Hadi Suryadi, menjadi Dirut PDAM priode 2011-2013.
Hadi Surya pernah menjabat di berbagai instansi di Kabupaten Agam, antara lain Sekretaris Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, Sekretaris Dinas Koperasi perindustrian dan Perdagangan.
Jika tidak ada kemajuan PDAM Tirta Antokan enam bulan ke depan, maka yang bersangkutan akan digantikan oleh orang lain, namun kalau berhasil memajukan PDAM untuk tiga tahun mendatang, maka dia akan dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi,” kata Bupati.
Sementara, Hadi Suryadi, mengatakan dalam tahap awal ini akan melakukan pembenahan pada pegawai yang ada.Kita juga akan membenahi keluhan 10.431 pelanggan, terkait air yang mengalir tidak lancar karena sering mati,katanya.
Menurut Bupati, penempatan direktur ini melalui mekanisme yang mengacu kepada Permendagri No 2 Tahun 2007, tentang organ kepegawaian perusahaan air minum.Dia menambahkan, dari hasil seleksi Badan Pertimbangan Jabatan, dan Kepangkatan (Baperjakat) maka Sekretaris Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, Hadi Suryadi, menjadi Dirut PDAM priode 2011-2013.
Hadi Surya pernah menjabat di berbagai instansi di Kabupaten Agam, antara lain Sekretaris Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Agam, Sekretaris Dinas Koperasi perindustrian dan Perdagangan.
Jika tidak ada kemajuan PDAM Tirta Antokan enam bulan ke depan, maka yang bersangkutan akan digantikan oleh orang lain, namun kalau berhasil memajukan PDAM untuk tiga tahun mendatang, maka dia akan dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi,” kata Bupati.
Sementara, Hadi Suryadi, mengatakan dalam tahap awal ini akan melakukan pembenahan pada pegawai yang ada.Kita juga akan membenahi keluhan 10.431 pelanggan, terkait air yang mengalir tidak lancar karena sering mati,katanya.
Sat Narkoba Polres Pasaman bekerjasama dengan Polsek Rao kembali berhasil menangkap 3 kg ganja kering
Mapolres Pasaman, makmureffendi.blogspot.com
Setelah berhasil menangkap ganja kering sekitar 43 kg beberapa Minggu lalu. Sat Narkoba Polres Pasaman bekerjasama dengan Polsek Rao kembali berhasil menangkap 3 kg ganja kering di Pancahan Kenagarian Tarung-Tarung, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Selasa (18/1) sekitar pukul 02.00 Wib. Tersangka Muhammad Riski alias Riki warga Simpang Langsat Kadap Jorong VII Kenagarian Tarung-Tarung Kecamatan Rao Selatan, Pasaman.
Menurut Kasat Narkoba Mapolres Pasaman AKP. Jasril, SH mengatakan, tersangka Muhammad Riski sebenarnya sudah lama menjadi Target Operasi (TO) dari pihak kepolisian di Pasaman. Pasalnya, tersangka sudah sering hendak ditangkap tapi selalu tidak membuahkan hasil, karena setiap hendak ditangkap tersangka selalu mencium keberadaan polisi yang hendak menangkapya.
“Kali ini berkat informasi dari masyarakat, pihak polsek Rao langsung mengontak Mapolres untuk segera turun ke lapangan guna menangkap tersangka. Kali ini tersangka tidak bisa mengelak dan langsung ditangkap di Pancahan Kenagarian Tarung-Tarung Kecamatan Rao Selatan,” kata Jasril.
Dikatakan Jasril, saat penangkapan tersangka sempat mengelak dan melawan Polisi dan sempat terjadi kejar-kejaran. Bahkan abang dari tersangka sempat juga ingin melawan pihak aparat kepolisian. Menariknya, aparat sempat ada yang jatuh ke kolam ikan ketika hendak menangkap tersangka tadi. Namun, akibat ada perlawanan, pihak kepolisian terpaksa melumpuhkan tersangka dengan timah panas di bagian kaku sebelah kanannya.[ME]
Seorang bocah gantung diri di teras rumah warga
Panti, makmureffendi.blogspot.com
Seorang bocah bernama Arianto, 12 tahun murid SDN 09 Panti, warga Sukadamai II, Jorong Bahagia, Kenagarian Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman ditemukan tewas di gantungan pada malam Selasa (18/1) sekitar pukul 23.30 WIB. Akibat, peristiwa langka itu membuat warga gempar di sekitar Tempat Kejadian Peristiwa (TKP) tersebut.
Berdasarkan keterangan dari berbagai sumber di TKP Rabu kemarin sekitar pukul 10.30 WIB memang sudah banyak warga yang datang dengan tujuan untuk melakukan takjiah. Korban merupakan anak pertama dari pasangan keluarga Nasri H Dakkal dan Boru Pulungan. Korban di duga meninggal diketahui warga sekitar satu jam setelah gantung diri di teras rumah warga depan rumah korban.
Sebelum gantung diri dari penuturan warga sekitar Nasbi Pangaribuan Kepala Jorong Bahagia Kecamatan Panti, Pasaman kepada koran ini di Sukadamai Rabu Siang kemarin mengatakan, penyebab yang jelas akibat gantung diri yang sempat hilangnya nyawa korban tersebut belum ada yang pasti. Namun, sebagian informasi yang mencuat di TKP, peristiwa itu dipicu ketika korban hendak mau membeli burung dan sangkarnya. Tapi, ibu dari korban ini tidak mau membelikannya.[ME]
Berdasarkan keterangan dari berbagai sumber di TKP Rabu kemarin sekitar pukul 10.30 WIB memang sudah banyak warga yang datang dengan tujuan untuk melakukan takjiah. Korban merupakan anak pertama dari pasangan keluarga Nasri H Dakkal dan Boru Pulungan. Korban di duga meninggal diketahui warga sekitar satu jam setelah gantung diri di teras rumah warga depan rumah korban.
Sebelum gantung diri dari penuturan warga sekitar Nasbi Pangaribuan Kepala Jorong Bahagia Kecamatan Panti, Pasaman kepada koran ini di Sukadamai Rabu Siang kemarin mengatakan, penyebab yang jelas akibat gantung diri yang sempat hilangnya nyawa korban tersebut belum ada yang pasti. Namun, sebagian informasi yang mencuat di TKP, peristiwa itu dipicu ketika korban hendak mau membeli burung dan sangkarnya. Tapi, ibu dari korban ini tidak mau membelikannya.[ME]
Sekda Pasaman Barat Hermanto: Pemberitaan Bohong Belaka
Pasaman Barat, makmureffendi.blogspot.com
Pemuatan foto Sekda Pasaman Barat Hermanto yang sedang tertidur di salah satu media mingguan adalah pemberitaan bohong belaka dan juga telah mencoreng nama baik wartawan karena tidak memberitakan sesuai dengan faktanya.
Menurut saksi mata, Alirman Dt. Sanggo, ninik mamak Kinali yang duduk di samping Sekda membantah hal itu. Hermanto bukan tidur melainkan menegur beberapa orang bergelut dalam ruangan sidang. Ia menegur sambil memberikan contoh sedikit menunduk. Pada saat itulah wartawan itu memotret sekda, sehingga hasilnya terlihat seperti tertidur.
Yang menyaksikan kejadian itu bukan dia saja, disampingnya ada Ketua KAN Kinali dan beberapa ninik mamak yang lain. Bahkan katanya, ada juga di antara ninik mamak itu yang menambahkan anjuran sekda, agar tidak bergelut atau tertawa.
foto Sekda dimuat pada halaman pariwara pula dengan keterangan “Pariwara Bappeda”. Isi teks lengkapnya yakni “Sekda Pasaman Barat, Hermanto sadang takalok sidang ulang tahun Pasaman Barat yang ke-7”.
Sekda Kabupaten Pasaman Barat, Hermanto saat dimintai keterangan, mengaku tak pernah tidur selama sidang ulang tahun itu. Ia sebagai abdi Negara mengetahui etika dan sopan santun. Apa yang diberitakan wartawan tersebut adalah pembohongan publik dan sengaja mau menghina dirinya.
“Begitulah kerja rekan-rekan wartawan yang kurang beretika, tidak mengerti dengan kode etik jurnalistik. Semaunya saja, membuat berita tanpa perlu mengetahui faktanya,” ujarnya sambil tersenyum.
Sementara itu, Kabag Humas Pasaman Barat, Hasiolan H, menyayangkan sikap wartawan yang hanya sekedar mencari sensasi dan mengada-ngada itu. Katanya, ke depan diharapakan rekan wartawan dapat lebih jujur menjalankan profesinya dan memahami kode etik seorang wartawan.“Jangan menjadi wartawan bodrek,” ujarnya.
Komoditas Wortel Yang Jadi Unggulan Masyarakat Kampuang Taluak, Harus Ditingkatkan Kualitasnya
Taluak, makmureffendi.blogspot.com
Komoditas Wortel yang jadi unggulan Masyarakat Kampuang Taluak, harus ditingkatkan kualitasnya. Agar memperoleh hasil Wortel terbaik. "Wortel yang jadi komoditi sayuran andalan Kampuang Taluak memang terkenal. Tapi kualitas Wortel harus ditingkatan dengan memperhatikan kesuburan tanah juga pemupukan dengan kompos. Sehingga memperoleh produk Wortel terbaik, " jelas Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Muslim Kasim, usai mengunjungi ladang Wortel, Nagari Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Selasa (18/01).
Dikatakan Muslim, sebagai salah satu tempat penghasil Wortel, Nagari Taluak harus berusaha memperbaiki kualitas wortelnya. Sebab saat ini Wortel tersebut tumbuh tak sempurna. Hal itu terjadi akibat Wortel kini tumbuh di tanah yang keras. Akibat tanah yang kurang gembur.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Holtikulura Sumbar, Djoni, berpesan pada masyarakat Kampuang Taluak agar segera memperbaiki kualitas Wortel. Salah satunya dengan menggunakan pupuk kompos serta melakukan pemurnian varietas.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Holtikultura Kabupaten Agam, Eldi Zein, mengatakan bahwa saat ini penyuluh tengah berusaha untuk mensosialisasikan perihal pemurnian varietas dan penggunaan pupuk kompos. Sehingga hasil Wortel bisa lebih baik dan tanah lebih gembur.
Selain itu, ungkap, Armen, bahwa selama puluhan tahun menanam Wortel, masyarakat cukup terkendala dalam pembibitan, pemupukan juga belum adanya penangkar. Juga diminta pada pemerintah agar membantu masyarakat Kampung Taluak memperbaiki irigasi. "Kami dibantuberharap bisa dibantu apa yang terkendala bagi kami, " ujar Armen.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur dan rombongan juga mengunjungi Jorong Sawah Liek, Nagari Batagak, Kecamatan Sungai Pua yang juga di Kabupaten Agam. Di tempat tersebut masyarakat sempat berbincang dan menyampaikan permasalahannya di bidang pertanian Kentang.
Kunjungan Wakil Gubernur tersebut bertujuan untuk membenahi pertanian sayuran di Sumbar. Agar produk sayuran di Sumbar bisa meningkatkan kualitasnya. Hal tersebut sudah dilakukan di tiga pusat pertanian sayuran yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam serta Kabupaten Solok.
Dikatakan Muslim, sebagai salah satu tempat penghasil Wortel, Nagari Taluak harus berusaha memperbaiki kualitas wortelnya. Sebab saat ini Wortel tersebut tumbuh tak sempurna. Hal itu terjadi akibat Wortel kini tumbuh di tanah yang keras. Akibat tanah yang kurang gembur.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Holtikulura Sumbar, Djoni, berpesan pada masyarakat Kampuang Taluak agar segera memperbaiki kualitas Wortel. Salah satunya dengan menggunakan pupuk kompos serta melakukan pemurnian varietas.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Holtikultura Kabupaten Agam, Eldi Zein, mengatakan bahwa saat ini penyuluh tengah berusaha untuk mensosialisasikan perihal pemurnian varietas dan penggunaan pupuk kompos. Sehingga hasil Wortel bisa lebih baik dan tanah lebih gembur.
Selain itu, ungkap, Armen, bahwa selama puluhan tahun menanam Wortel, masyarakat cukup terkendala dalam pembibitan, pemupukan juga belum adanya penangkar. Juga diminta pada pemerintah agar membantu masyarakat Kampung Taluak memperbaiki irigasi. "Kami dibantuberharap bisa dibantu apa yang terkendala bagi kami, " ujar Armen.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur dan rombongan juga mengunjungi Jorong Sawah Liek, Nagari Batagak, Kecamatan Sungai Pua yang juga di Kabupaten Agam. Di tempat tersebut masyarakat sempat berbincang dan menyampaikan permasalahannya di bidang pertanian Kentang.
Kunjungan Wakil Gubernur tersebut bertujuan untuk membenahi pertanian sayuran di Sumbar. Agar produk sayuran di Sumbar bisa meningkatkan kualitasnya. Hal tersebut sudah dilakukan di tiga pusat pertanian sayuran yaitu Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam serta Kabupaten Solok.
